SURAT TERBUKA KM ITB: PEMERINTAH BERHENTI SERAMPANGAN KELOLA NEGARA!

Sura terbuka keluarga Mahasisswa ITB

Infokito - Kebiajakan baru pemerintahan Jokowi-JK kembali ditentang publik. Banyak reaksi negatif atas hadiah awal tahun dari pemerintah, khususnya terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minya, dan pengurusan surat-surat kenderaan.

Dari kalangan mahasiswa, tak ada aksi demostrasi turun ke jalan. Tapi Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), mengeluarkan surat terbuka terkait kadi tahun baru pemerintah tersebut kepada Presiden Jokowi. 

Berikut isi suratnya yang diterima admin infokito.web.id melalui pesan WhatsApp:

SURAT TERBUKA
KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PEMERINTAH: BERHENTI SERAMPANGAN KELOLA NEGARA!

Dengan Nama Tuhan yang Maha Pengasih, dan Maha Penyayang

Kepada
Joko Widodo,
Presiden Republik Indonesia

Kami, Keluarga Mahasiswa ITB, mengunakan hak konstitusi kami yang dijamin dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Setiap orang berhak menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya dan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat[1]; maka melalui surat ini, kami sama sekali tidak bermaksud untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, atau menimbulkan rasa kebencian (hate speech) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dan 28 Undang UU 11 tahun 2008 dan penjelasnya pada UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik[2]. Kami, melalui surat ini, hanya mewakili perasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai nurani dan mengeluarkan pendapat, dengan hak yang dijamin konstitusi, atas apa yang terjadi belakangan ini mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memperhatikan kondisi masyarakat, di tahun baru 2017 ini, terdapat beberapa kebijakan/tindakan yang diambil oleh pemerintah berpotensi untuk menyengsarakan rakyat, melemahkan daya beli masyarakat serta beberapa kebijakan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut disusun dalam lima bagian dan dilengkapi oleh pernyataan sikap dan himbauan di akhir surat ini.

BAGIAN I
MENGENAI KENAIKAN BBM SESUAI HARGA PASAR

Penetapan harga dasar baru BBM Jenis Umum yang mulai berlaku pada pukul 00.00 tanggal 5 Januari 2017 dengan kenaikan sebesar Rp 300 Rupiah dan harga yang berbeda-beda di setiap wilayah, melalui Surat Keputusan Direktur Pemasaran PT Pertamina Nomor Kpts-002/F00000/2017-S3 dan 003/F00000/2017-S3 tanggal 4 Januari 2017[3] bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam Perpres No 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 14, dijelaskan bahwa Harga Dasar dan Harga Eceran BBM (dalam hal ini meliputi BBM Tertentu, BBM Khusus Penugasan, dan BBM Umum/Non Subsidi) ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Namun apa yang terjadi sekarang ialah, penetapan harga dilakukan oleh Badan Usaha, dalam hal ini oleh Direktur Pemasaran Pertamina. Meski memang yang ditetapkan adalah harga BBM Non-Subsidi, tetapi tetap tindakan yang terjadi sekarang, tetap bertentangan dengan Pasal 14 Perpres No 191 tahun 2014. Berdasarkan keterangan pers, kenaikan ini akan dievaluasi setiap dua minggu sekali, dan mengikuti perkembangan (kenaikan) harga minyak dunia[4]. Padahal dalam Putusan MK Perkara No 002/PUU-I/2003 telah ditentukan bahwa ketentuan Harga BBM yang diserahkan kepada mekanisme pasar (persaingan usaha yang sehat dan wajar) dalam pasal 28 ayat (2) dan (3) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945[5]. Jadi apa yang terjadi pada saat ini, selain bertentangan dengan Perpres No 191 tahun 2014, juga bertentangan dengan Putusan MK yang menyatakan bahwa praktik penyerahan harga BBM kepada pasar tidak sesuai dengan UUD 1945.

Isi Lengkap DOWNLOAD DISINI